 |
| Diskusi panel Meningkatkan akses UMKM perbankan, Senin(30/5/2016) |
DENPASAR (inibali.com) - Keberadaan Kredit Usaha Rakyat menjadi solusi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Namun demikian solusi ini justru menjepit usaha keuangan lokal seperti BPR, LPD dan Koperasi. Bahkan beberapa BPR menyatakan keluhannya karena akibat pasarnya diambil.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesi (Kadin) Bali, A. A. Ngurah Alit Wiraputra, Senin (30/5/2016), saat diskusi bertajuk Meningkatkan Akses UMKM ke Perbankan, mengatakan salah satu permasalahan dan tantangan pengusaha atau UMKM adalah kendala dalam mengakses permodalan. “Solusi dari kendala dalam permodalan tersebut, mereka dapat memanfaatkan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Kami mengapresiasi perbankan dalam membantu UMKM melalui penyaluran KUR ini namun jangan sampai perbankan mengambil porsi-porsi yang lain,” ujarnya.
Menurutnya, alangkah baiknya jika perbankan juga dapat bekerjasama dengan koperasi, LPD, atau BPR dalam menyalurkan KUR. “KUR ini mematikan koperasi, LPD, dan BPR karena dengan dana murah tersebut ada yang cabut dari koperasi atau LPD kemudian mencari KUR untuk melunasi tanggungan di koperasi dan usahanya. Jadi kebijakan yang bagus dari pemerintah ini tidak semuanya menikmatinya,” paparnya.
Dalam meningkatkan akses UMKM ke perbankan, lanjutnya, berbagai pihak terkait dapat bersinergi dalam melakukan pelatihan, pembinaan, serta melakukan pengawasan secara terpadu dan simultan. “Selain itu masukan bagi UMKM diantaranya membuat satu tim yang mempunyai pilar project agar UMKM bisa mandiri, serta dibentuk tim tetap yang khusus untuk melakukan pembinaan setiap konsultasi kepada UMKM,” ungkapnya.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Patra, mengatakan KUR merupakan solusi bagi UMKM dalam menghadapi masalah permodalan. “Kami sebagai pembina koperasi dan UMKM terus mensosialisasikan KUR tersebut bersama dengan pihak kabupaten/kota di seluruh Bali agar KUR ini bisa diketahui dan diakses oleh pelaku usaha hingga ke pelosok daerah,” jelasnya.
Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga telah menyediakan pendamping KUR yang berada di setiap kabupaten/kota di Bali. “Selain itu, kami juga mengadakan pertemuan secara reguler sebagai salah satu upaya dalam mensosialisasikan KUR,” ujarnya. Patra menuturkan, salah satu syarat akses perbankan untuk mendapatkan fasilitas kredit usaha yaitu izin usaha mikro kecil (IUMK) yang bisa diurus ditingkat kecamatan.
“Saat ini sudah lebih dari 5.000 IUMK yang telah dikeluarkan di seluruh wilayah Bali. Kami juga sudah mendelegasikan kepada pihak kabupaten/kota agar membantu hal tersebut. Kami tentu akan terus mensosialisasikan hingga ke pelosok daerah di Bali agar KUR ini dapat dipahami dan dimanfaatkan lebih baik lagi,” jelasnya .
Micro Banking Head Bank Mandiri Regional XI Bali dan Nusa Tenggara Rodi Judo Dahono mengatakan salah satu upaya yang dilakukan adalah serbu pasar. “Dengan serbu pasar tersebut kami bersama unit-unit mikro kami masuk ke pasar-pasar tradisional selama dua jam untuk memasarkan KUR itu,” terangnya.
Ia menambahkan, KUR pada 2016 ini mempunyai beberapa perbedaan dibandingkan dengan periode sebelumnya, salah satunya yaitu suku bunga yang lebih rendah yakni 9%, dari sebelumnya sebesar 12%. “Selain itu kami juga memperluas jaringan kantor cabang kami, salah satunya kami akan membangun kantor cabang di Kabupaten Bangli tahun ini guna mempermudah serta lebih mendekatkan diri dengan masyarakat disana,” paparnya.
Dia mengungkapkan, tujuan dari KUR tersebut guna mempercepat pengembangan sektor riil serta pemberdayaan UMKM. “Kredit dengan layanan mudah dan cepat ini untuk KUR mikro limitnya adalah Rp25 juta sedangkan periode 2007 - 2014 lalu hanya Rp22juta sehingga dengan jumlah tersebut akan memberikan stimulus kepada UMKM untuk meningkatkan daya saing produknya,” ujarnya. (wid)
