DENPASAR(inibali.com) - DPRD Bali memperjuangkan penghentian siaran Televisi dan Radio pada hari Raya Nyepi untuk diatur dalam Undang- Undang Penyiaran.
Selama ini setiap tahun menjelang hari Raya Nyepi Bali selalu mengajukan permohonan tidak bersiaran ke pusat, karena kebanyakan TV berjaringan dikendalikan dari pusat.
Penghentian siaran oleh lembaga penyiaran di Bali harus selalu menunggu himbauan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) maupun Surat Edaran dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Untuk memuluskan perjuangan tersebut, Komisi I DPRD Bali menemui KPI Pusat dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Jakarta, Kamis (1/12).
Ketua Komisi I DPRD Bali Ketut Tama Tenaya mengatakan, pihaknya mengusulkan penghentian siaran TV dan Radio pada hari Raya Nyepi masuk dalam Revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang sedang dibahas oleh DPR RI. "Komisi I usulkan agar penghentian siaran saat hari Raya Nyepi dimasukkan dalam satu pasal khusus revisi UU Penyiaran. Kalau sudah diatur khusus dalm UU kan otomatis setiap Nyepi di Bali tanpa siaran dan kegiatan selama 24 jam," kata Tama Tenaya.
Setiap tahun menjelang Nyepi Bali tidak perlu lagi mengajukan izin agar siaran di Bali dihentikan karena sudah ada UU yang mengaturnya. Politisi PDIP asal Badung selatan ini mengatakan, usulan yang disampaikan Komisi I DPRD Bali itu mendapat tanggapan positif dari KPI Pusat dan Kementerian Kominfo. "Usulan yang kami sampaikan diamini oleh Seksi Regulasi Kominfo. Besar harapan, atas nama masyarakat Bali, bisa terakomodir," pungkas Tama Tenaya. (ar)
