 |
| Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan kuliah umum di Unud, Jumat (20/1/2017) |
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan tahun 2017 ini pemerintah pusat menargetkan penerimaan negara sebesar Rp 1.750 triliun dan belanja negara senilai Rp 2.080 triliun. Demikian dikatakan dihadapan ratusan mahasiswa saat memberikan kuliah umum di Universitas Udayana (Unud) Jimbaran, Badung, Jumat (20/1/2016),
"Kalau kita lihat seperti ini tentu kita akan melihat bahwa fokus dari APBN
(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kita adalah menjaga supaya penerimaan negara tidak meleset jauh, dan belanjanya harus dibuat seefektif dan seefisien mungkin," sebutnya.
Menurut Sri Mulyani, APBN ini sangat penting untuk mendukung daya beli masyarakat, apakah dengan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin melalui subsidi maupun dengan membayar gaji pegawai dan pensiunan. "Subsidi kepada masyarakat miskin mencapai Rp 204 triliun, membayar gaji dan pensiunan itu mencapai Rp 343 triliun," ucapnya.
Selain itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa APBN juga sangat penting untuk menjaga republik ini agar senantiasa aman dengan adanya TNI dan Polri. Dia menyebutkan dalam hal menjaga keamanan bangsa ini TNI dan Polri diberikan anggaran untuk gaji dan biaya operasional sebesar Rp 108 triliun.
Lanjut dia mengatakan bahwa APBN ini juga penting untuk melakukan investasi infrastruktur dan SDM seperti pendidikan dan kesehatan. Untuk pendidikan mendapatkan porsi sebesar 20 persen dari APBN dan kesehatan sebesar 5 persen. Ditambahkannya, APBN juga sangat penting sekali untuk membantu membangun institusi yang baik dan reformasi birokrasi, sehingga tidak hanya diberikan gaji juga tunjangan kinerja. Termasuk berfungsinya institusi-institusi penting mulai dari BPK, Mahkamah Agung, KPK itu semua menggunakan uang APBN.
"Karena pentingnya APBN ini, kita harus senantiasa menjaga agar kredibel, efisien, efektif dan berkelanjutan. Jangan sampai APBN ini mengalami krisis. Karena kalau APBN ini sampai krisis, itu merefleksikan kualitas pemerintah. Sama seperti kalau anda mempunyai track record kredit yang jelek, itu menggambarkan bahwa anda itu orangnya seperti apa. Maka APBN adalah sama," bebernya.
Jika ingin negara ini memiliki kewibawaan dan juga dari sisi kemampuan menjadi negara yang besar dan maju maka harus tetap menjaga APBN tersebut agar menjadi kredibel, efektif, efisien dan sustainable (berkelanjutan). Dijelaskan Sri Mulyani, untuk membuat APBN kredibel dan berkesinambungan hal yang harus dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan dari sisi penerimaan pajak.
"Coba kita lihat penyumbang penerimaan negara pasti pajak yang terbesar dan bea cukai. Coba kita lihat tingkat kepatuhan membayar pajak Republik Indonesia. Di Indonesia lebih dari 250 juta orang. Sekitar 32 juta adalah wajib pajak yang terdaftar. Sebanyak 20 juta dari 32 juta adalah wajib pajak yang harusnya wajib SPT. Dan yang betul-betul patuh membayar pajak hanya 12 juta orang. Jadi kalau kita lihat tingkat kepatuhan kita hanya 62,3 persen," urai Sri Mulyani.
Andaikan kata dia, jika tingkat kepatuhan membayar pajak 80 persen saja, maka penerimaan perpajakan di Indonesia pasti akan meningkat. "Itu bisa meningkatkan belanja masyarakat miskin termasuk juga mengurangi kesenjangan," imbuhnya. (Ay)
