 |
| Penandatanganan kerjasama REI Bali dengan Bank Mandiri pada Musda REI Bali, Rabu (26/4/2017) |
*Pande Agus Pimpin REI Bali
DENPASAR (inibali.com) - Real Estate Indonesia (REI) minta pemerintah daerah mengizinkan pembangunan apartemen hunian di Bali. Regulasi ini menjadi solusi sejumlah persoalan lahan dan penyediaan rumah murah untuk masyarakat. Selama ini pemerintah daerah baru mengizinkan properti dengan katagori kondotel yang spesifikasinya hampir miriPp dengan apartemen hunian.
Ketua DPD REI Bali, Pande Agus Widura, Kamis (27/4) mengatakan harapannya kepada pemerintah daerah untuk membolehkan pembangunan apartemen hunian. "Jika selama ini kondotel boleh, seharusnya apartemen hunian juga boleh dong," sebut pria yang baru terpilih secara aklamasi menjadi orang nomer satu di REI Bali.
Dikatakan, pembangunan apartemen hunian di Bali tentu saja bisa menjadi solusi bagi masalah lahan perumahan. Harga apartemen hunian pun bisa lebih terjangkau dibandingkan rumah biasa. "Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa memiliki hunian karena harganya terjangkau," kata mantan Sekretaris DPD REI Bali ini.
Ia pun menyebut jika aturan apartemen hunian bisa diterbitkan, maka alih fungsi lahan bisa di rem. Dengan luas lahan yang sama jumlah perumahan yang bisa dibangun mencapai puluhan kali. "Dengan ketinggian di bawah 15 meter kita bisa membuat 4-5 lantai apartemen hunian," sebutnya.
Sebagai Ketua yang baru terpilih, Agus mengatakan akan segera menyusun gebrakan 100 hari pertama termasuk segera bertemu dengan pihak dewan. "Kami akan segera bertemu dewan untuk melakukan audensi terkait perizinan apartemen hunian," tandasnya.
Kendati demikian, pihaknyanpun tak ingin bertentangan dengan budaya Bali, sehingga harus ada komujikasi dengan para tokoh dan budayawan. "Kami komit dalam menyediakan rumah untuk masyarakat, namun kami juga tak mau main tabrak," ungkapnya.
Sehari sebelumnya pada saat acara Musda REI Bali, Ketua Umum REI, Soelaeman Soemawinata juga melontarkan pernyataan agar pemerintah daerah membuat kebijakan mengenai apartemen hunian. Ia berharap masyarakat bisa mendapatkan perumahan yang murah sebab di Bali harga tanahnya sudah sangat mahal.
Ia pun menantang DPD Realestat Indonesia Bali untuk mewujudkan pembangunan sebanyak 6.000 unit rumah murah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tantangan itu disampaikan karena hingga April, DPD Realestat Indonesia (REI) Bali hingga April ini sudah berhasil merealisasikan pembangunan 2.000 unit rumah bersubsidi dari yang ditargetkan 3.000 unit.
"Tadi saya dengar sudah 2.000 unit dan target pusat 1.500 unit jadi menurut saya seharusnya bisa 6.000 unit lah," ujarnya saat membuka Musda REI Bali.
Menurutnya, rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sangat dibutuhkan masyarakat. Pemerintah pusat juga sudah banyak memberikan insentif bagi developer sehingga REI bertekad mewujudkan pembangunannya.
Secara khusus pihaknya memuji jumlah rumah MBR yang sudah direalisasikan oleh Bali dan memuji dukungan dari Pemkab Buleleng. Soelaeman menekankan keberhasilan Bali merealisasikan rumah MBR akan dijadikan sebagai bahan pelajaran bagi daerah lain. (wid)
