“Jika ekspor-impor terganggu, dampaknya akan luas. Pengusaha akan melakukan efisiensi, yang pada akhirnya juga berdampak pada masyarakat. Maka dari itu, kami meminta agar kebijakan ini dikaji ulang,” kata Adik.
Ia juga menyoroti bahwa selama ini pemerintah sering kali mengeluarkan regulasi tanpa perencanaan yang matang.
“Harus ada blueprint atau peta jalan yang jelas, terutama untuk sektor ekspor-impor. Pengusaha seharusnya dilibatkan dalam penyusunan kebijakan, bukan hanya menjadi pihak yang terkena dampaknya,” tambahnya.
Adik bahkan menyebut pembatasan ini sebagai yang terlama sejak era Presiden Soeharto, meskipun kondisi infrastruktur saat ini jauh lebih baik, dengan adanya jalur tol dari Jakarta hingga Banyuwangi serta Jalur Lintas Selatan (JLS).
“Melarang kendaraan niaga beroperasi selama 16 hari jelas bertentangan dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang telah dicanangkan pemerintah,” pungkasnya.***
