Nyepi dan Idulfitri 2026 Berdekatan, Pemprov Bali Pastikan Perayaan Tetap Harmonis
12 Maret 2026,
17:45
WIB
INIBALI.COM — Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BPD Bali mencatat penurunan tingkat okupansi hotel sepanjang tahun 2025, meskipun jumlah kunjungan wisatawan ke Bali terus menunjukkan tren peningkatan.
Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati atau akrab disapa Cok Ace mengatakan jika dibandingkan antara tahun 2024 dan 2025, tingkat hunian hotel di Bali mengalami penurunan sekitar 8 persen.
“Kalau kita bandingkan 2024 dengan 2025, okupansi hotel memang turun sekitar 8 persen,” ujar Cok Ace saat pengukuhan pengurus PHRI BPD Bali periode 2025–2030 di di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat 23 Januari 2026.
Acara yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PHRI Bali Tahun 2026 itu dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra.
Cok Ace menilai kondisi ini menjadi anomali dalam struktur pariwisata Bali. Pasalnya, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tidak berbanding lurus dengan kinerja hotel maupun peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Situasi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Bali yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata.
“Kunjungan wisatawan meningkat, tetapi okupansi menurun dan PAD juga tidak naik signifikan. Kalau PAD tidak meningkat, tentu kesejahteraan masyarakat ikut terpengaruh,” jelasnya.
Ia menambahkan, penurunan okupansi hotel pada bulan Januari merupakan pola musiman yang hampir selalu terjadi setiap tahun dan tidak berkaitan langsung dengan cuaca ekstrem. Menurutnya, kondisi cuaca buruk saat ini bersifat global dan tidak hanya dialami Bali.
Selain faktor musiman, PHRI Bali juga menyoroti maraknya akomodasi yang tidak terdaftar secara resmi. Keberadaan akomodasi ilegal tersebut dinilai memecah distribusi wisatawan dan menggerus pangsa pasar hotel-hotel yang tercatat secara resmi.
“Banyak akomodasi yang tidak terdaftar ikut mengambil wisatawan, dan ini berdampak langsung pada okupansi hotel resmi,” katanya.
Oleh karena itu, PHRI Bali menekankan pentingnya penguatan basis data pariwisata yang valid dan terintegrasi sebagai landasan penyusunan kebijakan serta proyeksi kebutuhan akomodasi di Bali ke depan.
“Tanpa data yang akurat, kita akan sulit menentukan apakah Bali masih membutuhkan tambahan kamar atau justru sudah mengalami kelebihan pasokan,” tegasnya.
Dengan kondisi tersebut, PHRI Bali berharap adanya sinergi kebijakan yang lebih kuat antara pemerintah dan pelaku industri agar pertumbuhan pariwisata Bali benar-benar memberikan dampak positif bagi industri serta kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dalam sambutannya menyampaikan bahwa sektor pariwisata Bali saat ini menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Menurutnya, tantangan tersebut tidak dapat dihadapi secara parsial.
“Era sekarang adalah era kolaborasi. Tantangan pariwisata Bali hanya bisa diselesaikan jika pemerintah dan pelaku industri bekerja bersama,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi kebijakan dan komunikasi yang berkelanjutan agar pengelolaan pariwisata Bali tetap berjalan secara berkelanjutan serta mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.***
