Di Banjar Asem, Maruarar menegaskan pentingnya program perumahan yang tepat sasaran dan bebas dari pungutan liar.
Dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pemerintah mengalokasikan dana Rp20 juta per rumah untuk bahan bangunan dan upah tukang.
“Dengan anggaran terbatas harus ada prioritas. Juga mendapatkan developer yang tepat. Tepat sasaran yang membutuhkan,” jelasnya.
Maruarar mengingatkan agar lahan pertanian produktif tidak digunakan untuk perumahan.
“Patut diingat Presiden punya program swasembada pangan, jadi dilarang keras lahan pertanian digunakan. Saya mohon Gubernur dan Bupati jangan lahan produktif digunakan untuk perumahan. Jangan menyelesaikan masalah dengan masalah,” tegasnya.
Khusus untuk Bali, Maruarar menekankan perlunya hunian yang sesuai dengan kultur budaya setempat.
“Usulan tentang rumah untuk seniman juga sudah kita pikirkan dan akan kita bahas serius,” katanya.
Dalam kurun waktu 20 Oktober 2024 hingga 20 Januari 2025, total rumah KPR subsidi melalui perbankan mencapai 36.057 unit di seluruh Indonesia dengan nilai Rp4,54 triliun.
Ditambah suplai stok tambahan sebanyak 43 ribu unit dan dalam proses pembangunan sebanyak 10.440 unit.
