Pemprov Bali dan PLN Perkuat Ekosistem Kendaraan Listrik untuk Pariwisata Berkelanjutan

INIBALI.COM— Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dan penguatan ekosistem e-mobility sebagai bagian dari transisi energi bersih dan upaya menjadikan Bali sebagai pelopor ekonomi hijau nasional.

Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat memimpin rapat percepatan penggunaan kendaraan listrik bersama Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) Adi Priyanto, di Ruang Rapat Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Sabtu 24 Januari 2026.

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut pembahasan awal pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Provinsi Bali yang telah digelar pada 26 Desember 2025 bersama sejumlah pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, PLN, dan perwakilan agen pemegang merek (ATPM).

Dalam pertemuan itu, Koster kembali menegaskan bahwa kendaraan listrik lebih efisien, hemat energi, tidak bising, dan bebas emisi. Menurutnya, penggunaan EV sejalan dengan visi pembangunan Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yakni menjaga kesucian dan keharmonisan alam beserta seluruh isinya demi terwujudnya kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia secara sekala-niskala.

Ia mengungkapkan, rencana percepatan kendaraan listrik sebenarnya telah disiapkan sejak beberapa tahun lalu, namun sempat tertunda akibat pandemi Covid-19.

Seiring membaiknya kondisi ekonomi masyarakat, program tersebut kini dinilai siap diimplementasikan secara lebih masif.

Koster menargetkan Bali menjadi pionir industri kendaraan listrik di Indonesia dengan mendorong aparatur pemerintah hingga masyarakat umum untuk beralih ke kendaraan berbasis baterai.

Sebagai tahap awal, Pemprov Bali menyiapkan zonasi kendaraan listrik di sejumlah kawasan, seperti Ubud, Sanur, Kuta, Nusa Dua, dan Nusa Penida. Khusus Nusa Penida, pemerintah daerah menargetkan kawasan tersebut sebagai green island, dengan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Koster menekankan pentingnya ketersediaan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang memadai, kampanye berkelanjutan, serta pelibatan komunitas masyarakat.

Ia juga mendorong adanya kegiatan atau momentum promosi yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan pengguna kendaraan listrik.

Menurutnya, penggunaan kendaraan listrik memberikan keuntungan langsung bagi masyarakat karena lebih hemat dan efisien, baik dari sisi biaya bahan bakar maupun perawatan.

Sementara itu, Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto mengatakan kendaraan listrik menawarkan penghematan biaya operasional harian, karena biaya pengisian daya lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil serta perawatan mesin yang lebih sederhana.

“Selain itu, pengguna juga memperoleh kenyamanan berkendara yang senyap, akselerasi instan, dan bebas emisi,” ujar Adi.

Adi menegaskan PLN memastikan keandalan suplai listrik untuk mendukung aktivitas industri, bisnis, dan rumah tangga. Perencanaan infrastruktur kendaraan listrik juga telah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PLN.

PLN, lanjutnya, berkomitmen meningkatkan jumlah infrastruktur pengisian daya melalui inovasi berkelanjutan, termasuk pengembangan ekosistem EV terintegrasi melalui aplikasi PLN Mobile. Berbagai fitur seperti Trip Planner, AntreEV, hingga layanan hotline SPKLU 24 jam disiapkan untuk memudahkan dan meningkatkan kenyamanan pengguna kendaraan listrik.

Selain itu, PLN juga mendukung percepatan ekosistem kendaraan listrik melalui program diskon, baik bagi pengguna EV melalui Home Charging Services maupun bagi penyedia infrastruktur pengisian daya, seperti SPKLU, SPBKLU, dan instalasi listrik privat untuk kendaraan umum.

Adi mengungkapkan, jumlah mobil listrik secara nasional tumbuh rata-rata 2,5 kali lipat setiap tahun dalam tiga tahun terakhir, dengan total mencapai sekitar 175 ribu unit hingga 2025. Pertumbuhan tersebut didorong oleh berbagai insentif pemerintah, meningkatnya variasi merek, serta harga yang semakin kompetitif.

Di Bali, konsumsi energi kendaraan listrik didominasi oleh penggunaan Home Charger sebesar 55 persen atau 2,24 GWh, sementara SPKLU menyumbang 45 persen atau 1,82 GWh.

Pola ini menunjukkan Home Charger menjadi pilihan utama untuk kebutuhan harian, sedangkan SPKLU berperan strategis dalam mendukung mobilitas dan sektor pariwisata.

Keseimbangan pengembangan keduanya dinilai menjadi kunci keberlanjutan ekosistem kendaraan listrik di Bali.***