Jaga Citra Pariwisata, Bali Perkuat Kontrol WNA Lewat MoU Imigrasi

INIBALI.COM – Pemprov Bali bersama Pemkab Badung resmi menjalin kerja sama strategis di bidang keimigrasian dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan guna menertibkan arus keluar-masuk orang asing di Pulau Dewata.

Kesepakatan untuk memperkuat pengawasan wisatawan mancanegara di Bali tersebut ditandatangani Gubernur Bali Wayan Koster dan Bupati Badung Wayan Adi Arnawa bersama Menteri Imipas Agus Andrianto dalam acara Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 di Tangerang, pada Senin, 27 April 2026.

Kerja sama ini dinilai krusial bagi Bali sebagai destinasi wisata internasional yang setiap tahun dibanjiri wisatawan asing.

Melalui MoU tersebut, pemerintah daerah dan pusat akan memperkuat kualitas layanan keimigrasian sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing (WNA).

Gubernur Koster menempatkan isu keimigrasian sebagai bagian penting dalam menjaga citra pariwisata Bali yang berkualitas. Penguatan pengawasan diharapkan mampu menekan pelanggaran oleh WNA sekaligus memastikan iklim pariwisata tetap kondusif.

Menteri Agus Andrianto menegaskan, kolaborasi dengan Bali menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pelayanan imigrasi.

Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan kerja sama sangat bergantung pada integritas para pelaksana di lapangan.

“Kolaborasi ini harus dibangun di atas integritas. Tanpa itu, sehebat apa pun programnya tidak akan berdampak nyata,” ujarnya.

Baca Juga: Peninsula Island Bali Disulap Jadi Kawasan Premium, ITDC Kebut Pekerjaan Infrastruktur

Ia juga mendorong jajarannya untuk terus melakukan evaluasi dan memperluas kontribusi sektor pemasyarakatan dalam pembangunan nasional, termasuk melalui program pemberdayaan warga binaan agar lebih produktif.

Penandatanganan MoU ini dilakukan bersamaan dengan sejumlah kerja sama lain lintas kementerian dan lembaga, serta dihadiri Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Dengan kesepakatan ini, Bali diharapkan mampu memperkuat pengawasan terhadap WNA tanpa mengganggu kenyamanan wisatawan, sekaligus menjaga reputasi sebagai destinasi pariwisata kelas dunia yang tertib, aman, dan berkelanjutan.***