Larangan Melalui Surat Edaran Gubernur, Gede Pasek Suardika: Itu Bukan Dasar Hukum!

“Kalau ada pedagang pasar nggak boleh pakai tas kresek, terus kalau pakai, nanti mau apa? Mau ditutup? itu nggak bisa. Gubernur nggak bisa menutup usaha orang yang sudah memiliki hanya karena SE,” katanya.

Meski demikian, dia mengaku mendukung rencana gubernur untuk mengurangi sampah di Bali. Tetapi, hal tersebut harus dilakukan dengan benar dan tidak merugikan semua pihak apalagi memberikan sanksi dengan tidak berlandaskan acuan hukum yang jelas.

Pasek menegaskan Gubernur Koster seharusnya membentuk kebiasaan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan sebelum mengeluarkan SE.

Dia menyebut pengentasan sampah akan lebih efektif apabila masyarakat bisa mengendalikan diri agar tidak membuang sampah sembarangan.

“Seharusnya, gubernur itu ada uang, aparat dan lain-lain ya itu seharusnya dipakai buat bersihin sampah plastik. Nah abis itu masyarakat diberikan penyadaran dan pendidikan agar dalam social engineering berubah cara dia berpikir sehingga dia bisa mengikuti keinginan kita mengurangi limbah plastik,” tutur Pasek.

Politisi Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) ini melanjutkan pemerintah seharusnya juga membentuk infrastruktur yang merata sebelum mengimplementasikan kebijakan.

Dia mengatakan, pemerintah seharusnya menempatkan fasilitas air isi ulang di tempat-tempat strategis.

“Harusnya sediakan juga alternatif sebelum mengarahkan masyarakat begini-begitu, sudahkan gubernurnya menyiapkan isi ulang di semua instansinya? Atau air PDAMnya sudah layak nggak? Kalau nggak ada infrastrukturnya gimana masyarakat mau cari minum. Inikan menyulitkan masyarakat mau cari minum,” katanya.

“Jadi siapkan dulu jaring pengamannya baru buat SE dan ajak masyarakat berubah. Jangan buat SE berbau perundang-undangan dengan ancaman lalu semua ditakuti sehingga semua ketakutan. Ini bukan kerajaan tapi rumpun demokrasi,” tambahnya.***